ASSURECONTROLS — Washington, DC – Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari UNESCO — yang mendukung agenda-agenda ‘woke’, isu-isu budaya dan sosial yang memecah belah, serta sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan akal sehat yang dipilih rakyat AS pada November,” kata wakil juru bicara Gedung Putih Anna Kelly pada Selasa (22/7/2025) seperti dilansir CNN.
“Woke” adalah label negatif yang digunakan Trump untuk mengkritik lawan politiknya dan membangun citra dirinya sebagai pembela nilai-nilai tradisional AS.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce menyampaikan bahwa partisipasi berkelanjutan AS di UNESCO tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS. Penarikan ini akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026.
AS merupakan anggota pendiri UNESCO sejak 1945, namun keluar pada 1984 karena kekhawatiran mengenai salah kelola keuangan dan dugaan bias terhadap kepentingan AS.
Pada 2003, AS bergabung kembali dengan organisasi ini di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush, yang saat itu menyatakan bahwa UNESCO telah melakukan reformasi penting.
Namun, AS kembali keluar dari UNESCO selama masa jabatan pertama Trump, lalu kembali bergabung di bawah pemerintahan Joe Biden. Setelah kembali menjabat untuk kedua kalinya, Trump memerintahkan peninjauan ulang atas partisipasi AS di UNESCO, termasuk analisis terhadap potensi antisemitisme atau sentimen anti-Israel dalam organisasi tersebut.
Bruce lebih lanjut menggarisbawahi, “UNESCO berupaya mendorong isu-isu sosial dan budaya yang memecah belah, serta terlalu berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) PBB, sebuah agenda ideologis globalis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri ‘America First’.”
“Keputusan UNESCO untuk menerima ‘Negara Palestina’ sebagai negara anggota sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS, dan turut menyuburkan retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut,” tambahnya.
Reaksi UNESCO dan Israel
Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan AS, namun mengatakan pihaknya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tersebut.
“Keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar multilateralisme dan mungkin paling berdampak pada banyak mitra kami di AS — komunitas-komunitas yang tengah mengupayakan pencantuman situs ke dalam Daftar Warisan Dunia, status Kota Kreatif, dan UNESCO Chairs,” sebut Azoulay.
“Namun, meskipun disayangkan, pengumuman ini sudah diperkirakan, dan UNESCO telah mempersiapkan diri. Tudingan-tudingan (AS) tersebut juga bertentangan dengan realitas upaya UNESCO, khususnya dalam bidang pendidikan tentang Holocaust dan perjuangan melawan antisemitisme.”
Keputusan AS disambut oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, yang menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan, demi menegakkan keadilan dan hak Israel untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem PBB.
“Penargetan terhadap Israel dan politisasi oleh negara-negara anggota harus diakhiri, baik di lembaga ini maupun di seluruh badan profesional PBB,” tulis Saar dalam unggahan di platform X pada Selasa. “Israel berterima kasih kepada AS atas dukungan moral dan kepemimpinannya, terutama di forum multilateral yang selama ini dipenuhi diskriminasi terhadap Israel.”