Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum terhadap pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah memicu diskursus nasional mengenai integritas penegakan hukum di sektor energi. Supiah, seorang pengecer BBM, melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III DPR RI pada 22 Juli 2026, secara terbuka melayangkan aduan terkait praktik pungutan liar (pungli) sebesar Rp50 juta yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Pakuan Ratu. Peristiwa ini tidak sekadar menjadi isu pidana individual, melainkan cerminan dari kompleksitas regulasi distribusi BBM bersubsidi yang sering kali menciptakan celah bagi praktik maladministrasi di tingkat akar rumput.
Dinamika Regulasi dan Realitas Distribusi BBM di Daerah Terpencil
Dalam perspektif ekonomi makro, ketergantungan masyarakat di wilayah rural terhadap pengecer BBM merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya jangkauan infrastruktur SPBU Pertamina. Supiah, yang menjalankan usaha di Kampung Serupa Indah, merepresentasikan jutaan pelaku usaha mikro yang mengisi kekosongan rantai pasok energi di daerah terpencil. Secara hukum, penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sering digunakan untuk menjerat pengecer, sering kali berbenturan dengan realitas aksesibilitas energi.
Pakar kebijakan publik mencatat bahwa ketimpangan distribusi antara pasokan resmi dan kebutuhan riil masyarakat menciptakan "ekonomi abu-abu." Ketika aparat penegak hukum melakukan penindakan tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kebutuhan dasar masyarakat, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) menjadi sangat tinggi. Kasus yang menimpa Hartono, suami Supiah, menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana penegakan hukum yang tidak proporsional justru berpotensi merugikan masyarakat kecil di bawah kedok kepatuhan regulasi.
Analisis Kritis RDPU Komisi III DPR RI
Dalam forum RDPU yang dipimpin oleh Habiburokhman, terjadi ketegangan yang signifikan antara legislatif dan Bidpropam Polda Lampung. Penggunaan isyarat angka "5" dan "0" sebagai kode nominal uang oleh oknum anggota kepolisian, yang akhirnya diakui oleh pihak Propam, menegaskan adanya pelanggaran etika profesi yang sistemik. Habiburokhman secara tegas menyoroti ketidakjelasan prosedur internal Polri dalam menindak oknum yang terlibat, yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan atau substansi pelanggaran.
Analisis dari sisi tata kelola penegakan hukum menunjukkan bahwa transparansi dalam proses penyidikan internal kepolisian menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru melakukan eksploitasi finansial, hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Mabes Polri.
Implikasi Hukum dan Etika Profesi dalam Penegakan Hukum
Tindakan oknum Polsek Pakuan Ratu tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Praktik pemerasan ini bukan hanya mencederai rasa keadilan bagi keluarga Supiah, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian di mata publik.
Secara akademis, fenomena ini sering dikaitkan dengan rent-seeking behavior atau perilaku mencari rente dalam birokrasi penegakan hukum. Dalam konteks ini, oknum aparat memanfaatkan status tersangka untuk melakukan negosiasi finansial, yang secara terminologi hukum diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan atau gratifikasi. Keberhasilan Komisi III DPR RI dalam membongkar modus operandi "kode angka" ini merupakan langkah krusial dalam melakukan pengawasan (oversight) terhadap kinerja kepolisian di daerah.
Dampak Jangka Panjang terhadap Sektor Energi Mikro
Dampak dari kasus ini melampaui sekadar persoalan hukum individu. Jika praktik serupa terus dibiarkan, akan terjadi efek ketakutan (chilling effect) di kalangan pedagang kecil yang sebenarnya berperan sebagai distributor penyangga di wilayah yang sulit dijangkau oleh logistik Pertamina. Kebutuhan BBM untuk sektor pertanian dan mobilitas pendidikan di Way Kanan sangat bergantung pada keberadaan pengecer.
Lebih jauh, para pengamat industri menyarankan perlunya sinkronisasi antara kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan kearifan lokal. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap zonasi distribusi BBM agar masyarakat di wilayah rural tidak terus-menerus terjebak dalam posisi rentan hukum saat berusaha memenuhi kebutuhan energi dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis kebijakan energi nasional, reformasi tata niaga BBM harus menyertakan skema perlindungan bagi pelaku usaha mikro agar tidak menjadi objek pemerasan oleh oknum aparat.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Kasus Supiah dan Hartono harus dijadikan momentum bagi Polri untuk melakukan pembersihan internal (internal cleansing) secara menyeluruh, khususnya di wilayah hukum Polres Way Kanan. Beberapa langkah strategis yang perlu diambil meliputi:
- Audit Investigatif: Bidpropam Polda Lampung wajib melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap prosedur penangkapan dan penyidikan kasus-kasus BBM di wilayah tersebut untuk memastikan tidak ada korban lain yang mengalami praktik serupa.
- Transformasi Budaya Organisasi: Meningkatkan efektivitas pengawasan melekat (waskat) di tingkat Polsek untuk mencegah terjadinya penyimpangan operasional di lapangan.
- Reformasi Regulasi Distribusi: Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan legalitas pengecer BBM di wilayah-wilayah yang secara geografis tidak terjangkau oleh SPBU, sehingga mereka memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mudah dikriminalisasi.
- Perlindungan Pelapor: Memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban seperti Supiah agar masyarakat tidak merasa takut untuk melaporkan tindakan maladministrasi aparat.
Secara objektif, peristiwa ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan humanis dan integritas yang tak tergoyahkan. Tanpa adanya tindakan tegas terhadap oknum yang bermain di balik regulasi, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan terus tergerus. Kasus di Lampung ini bukan hanya tentang Rp50 juta, melainkan tentang harga diri institusi dan hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, jujur, dan transparan.